JR,(Batanghari) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari meyambut kedatangan Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni, dalam rangka kunjungan kerja, terlihat beberapa orang kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Batanghari juga hadir di Rumah Dinas Bupati Batanghari, Sabtu (27/02/2021).
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dengan hadirnya Pj Gubernur beserta rombongan di Bumi Serentak Bak Regam pada Sabtu pagi itu merupakan pengalaman dan pembelajaran bagi dirinya maupun pejabat dinas.
“Hal ini menjadi pengalaman bagi kita semua, bahwa pejabat itu kerjanya full dan tidak ada libur. Siang dan malam bahkan di saat hari libur kita tetap kerja dan standby,” ujarnya.
Dikatakannya, mengingat dalam situasi Keuangan daerah saat ini, dirinya bersama Wakil Bupati (Wabup) Batanghari Bakhtiar, dan seluruh stakeholder harus bekerja ekstra untuk mewujudkan dan mensukseskan visi misi Batanghari Tangguh. Tentunya hal ini diperlukan akselerasi dan percepatan dalam mengambil tindakan kedepannya.
“Pejabat dinas harus bisa menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan baru. Tentunya kita akan bekerja ekstra dalam situasi seperti ini,” sambungnya.
Dalam hal ini, yang menjadi fokus mereka yakni mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dengan menyediakan sejumlah inovasi bagi pembiayaan proyek infrastruktur.
Pasalnya, di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan infrastruktur tetap diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Tentunya menjadi PR bersama bagaimana Pemkab Batanghari harus bisa menggaet investor dan juga menjemput anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Dan seperti yang kita ketahui, mayoritas wilayah kita perekonomian masyarakat didukung dari bidang pertanian. Bagaimana caranya kedepan petani Batanghari menjadi lebih sejahtera dengan hasil tani yang lebih maksimal,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam agenda kunjungan kerja tersebut, pemerintah Kabupaten Batanghari dan Provinsi Jambi membahas permasalahan penyelesaian dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan Renstra dengan memprioritaskan program yang menjadi prioritas nasional dan penanganan Covid-19. (red)
