JAMBI – DPRD Provinsi Jambi mendesak Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan jalan khusus batu bara yang dinilai lambat dan belum efektif mengurai kemacetan di jalan umum.
Wakil Ketua I DPRD Jambi, Ivan Wirata, menyebut progres tiga proyek jalan khusus masih jauh dari target. Bahkan, ada pengembang yang baru mencapai sekitar 6 persen pembukaan lahan (06/03).
Menurutnya, keterlambatan dipicu berbagai kendala, mulai dari perizinan crossing jalan nasional, persoalan lingkungan dan kehutanan, hingga konflik pembebasan lahan. Selain itu, investor juga masih menunggu kepastian regulasi agar seluruh angkutan batu bara wajib menggunakan jalan khusus.
DPRD pun mendesak Pemprov Jambi untuk mengevaluasi kerja sama dengan para pengembang. Jika tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai komitmen, izin diminta untuk dicabut dan digantikan dengan pihak yang lebih siap.
Selain itu, DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan angkutan batu bara di mulut tambang. Jika pelanggaran terus terjadi, DPRD mendorong sanksi tegas hingga pencabutan izin produksi.
DPRD menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas agar kemacetan akibat angkutan batu bara tidak terus merugikan masyarakat. (ADV)
