Muaro Jambi – Permasalahan disdikbud akhir-akhir ini sering kali mencuat kepermukaan dan jadi perbincangan di semua kalangan, akibatnya dewan menilai pejabat disdikbud tidak profesional dan tidak memahami tugas dengan baik.maka dari itu dewan menggelar rapat dengar pendapat (Hearing tertutup) bersama pihak disdikbud.Jum’at pagi (25/9/20).
DPRD Komisi I sesuai dengan tugas dan fungsinya yang membidangi khususnya pendidikan bidang hukum dan pemerintahan mengambil sikap tegas dan keras,hal ini di buktikan dengan dipanggilnya Suriadin kadisdikbud kabupaten muaro jambi ke ruangan komisi I gedung DPRD, namun Suriadin tidak hadir dikarenakan sakit, dan yang mewakilinya Jesman Gultom sekdis dikbud didampingi Kasyiful Imam kabid SMP Serta kabid perencanaan.
Maryadi,SH Ketua komisi I mengatakan dewan mendengarkan pendapat pihak Disdikbud terkait persoalan mutasi kepsek SD SMP yang sebelumnya yang dinilai tidak kondusif agar suasananya menjadi lebih kondusif.
“Kami dengan dinas pendidikan membahas tentang mutasi kepala sekolah yang selama ini sebelumya yang berstatus PLT maupun yang sudah definitif karena memang ada penyegaran agar suasananya lebih kondusif.” Kata ketua komisi I.
Lebih lanjut Maryadi,SH. mengatakan, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam mutasi kepala sekolah SD,SMP sebelumya,yang mana seperti pemberitaan sebelumnya diketahui dalam penempatan kepsek SD, SMP terindikasi ada faktor kedekatan atau kepentingan tertentu dalam mutasi kepala sekolah SD dan SMP tersebut sehingga pemerataan guru yang berstatus PNS belum terpenuhi.
“Ada permasalahan yang lebih serius karena menurut kawan-kawan anggota DPR jika ada yang sudah mau memasuki masa pensiun tinggal beberapa bulan lagi apa salahnya jika tetap di pertahankan di situ,” Kata Maryadi,SH.
Dan dalam Hearing yang di gelar di ruangan komisi I ini dewan juga mempertanyakan rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten muaro jambi tahun ajar 2021 mendatang,
“Kami menitikberatkan supaya di rangkingkan supaya yang urgent itu lebih didahulukan,karena kebutuhan pendidikan ini termasuk kebutuhan dasar,kami tidak mau terlalu banyak campur tangan yang belum urgent kenapa musti didahulukan, supaya Anggaran jelas tepat sasaran tidak salah membangun” Jelas Ketua komisi.
Ia juga menyinggung seperti ada kepsek PNS di kecamatan kumpeh yang kemudian kepsek tersebut dipindahkan oleh disdikbud ke salah satu sekolah yang lebih besar namun jika di sekolah Sebelumnya tidak ada gantinya kepala sekolah yang baru maka hal tersebut juga akan jadi masalah.
“Kita di muaro jambi memang kurang stok guru PNS, namun kita tidak igin adanya penumpukan guru PNS di sekolah-sekolah tertentu, maunya ada pemerataan karena apapun alasannya. tapi efektifitas juga harus di pertimbangkan seperti adanya kepsek dimutasi ke tempat yang lebih jauh dari tempat tinggalnya.itu kurang efektif “Jelas Maryadi,SH.
Kepada dinas pendidikan kabupaten muaro jambi komisi I mengusulkan disdikbud perlu membuka pormasi-pormasi baru kepada Bupati, untuk mencukupi kebutuhan pendidikan di kabupaten Muaro Jambi. (Red)
